Membaca Paradoks Ekonomi Era Prabowo dari NTT dan Struktur Ekonomi Indonesia
DI BAWAH pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia memasuki salah satu fase mobilisasi fiskal terbesar dalam sejarahnya. Negara menggelontorkan ratusan triliun rupiah untuk program-program nasional. Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), hilirisasi, dan berbagai proyek strategis lain.
Pada 2025, MBG menyerap sekitar Rp71 triliun; pada 2026 anggarannya melonjak menjadi Rp330–335 triliun, setara hampir 11% dari total belanja pemerintah pusat.
Di daerah periferal seperti NTT, masyarakat justru merasakan ekonomi sehari-hari yang semakin “kecil”. Pasar rakyat, kios, terminal, dan warung dipenuhi uang pecahan Rp1.000 hingga Rp20.000 yang lusuh dan berputar cepat dalam ekonomi survival harian.
Negara tampak kaya dan agresif membelanjakan anggaran, tetapi rakyat bawah hidup dalam sirkulasi uang yang rapuh. Uang besar beredar di atas; uang kecil bekerja keras di bawah.
Ketika Pertumbuhan Statistik Tidak Sama dengan Transformasi Ekonomi
Secara statistik, ekonomi NTT memang tumbuh — BPS NTT mencatat pertumbuhan sekitar 5,34 persen pada triwulan IV-2025.
Namun pada saat bersamaan, tingkat kemiskinan NTT masih 18,60 persen (Maret 2025), dengan 1,09 juta jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan. Gini Ratio NTT tercatat 0,315 — rendah secara nasional, tetapi menyembunyikan masalah yang lebih dalam: ketimpangan yang tersembunyi dalam informalitas. Pertumbuhan PDB bisa didorong oleh belanja negara jangka pendek, tanpa penguatan basis produksi lokal.
Ekonomi bisa tampak “tumbuh” sambil tetap mempertahankan informalitas tinggi dan lemahnya daya beli riil.
Ke Mana Sebenarnya Uang Besar Itu Pergi?
Pertanyaan paling penting adalah jika negara menggelontorkan dana sebesar itu, mengapa masyarakat tetap hidup dalam ekonomi pecahan kecil? Jawabannya mulai terkuak dari temuan KPK.
Kajian KPK yang diserahkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) pada Maret 2026 menemukan bahwa dari total anggaran MBG sebesar Rp85 triliun pada 2025, realisasi penyerapan hanya mencapai sekitar 60 persen. Akibatnya, sekitar Rp12 triliun dana mengendap di rekening yayasan-yayasan pengelola SPPG di seluruh Indonesia.
KPK menilai ini cerminan lemahnya tata kelola, yakni mekanisme transfer dilakukan secara rutin tanpa memeriksa saldo yang masih tersisa. KPK juga menyoroti risiko konflik kepentingan karena BGN mendominasi seluruh proses dari perencanaan hingga pengawasan, dengan rekrutmen pengelola yang dinilai tidak transparan.
Di level daerah, persoalannya lebih struktural. KPK mencatat hanya 18 dari 40.433 pemasok (0,044%) yang merupakan koperasi atau BUMDes lokal, sementara 99,956% didominasi jaringan pemasok besar dari luar daerah.
Gubernur NTT Melki Laka Lena sendiri mengakui bahwa 80% energi (LPG), susu, dan buah-buahan masih didatangkan dari luar. Di daerah produsen seperti NTB, sekitar 70% telur pun masih diimpor dari luar provinsi.
CELIOS dan IDEAS sejak awal mengkritik bahwa MBG terlalu berorientasi pada pusat-pusat ekonomi Jawa-Sumatera. Akibatnya, yang terjadi bukan penguatan ekonomi lokal, melainkan redistribusi APBN ke jaringan logistik dan supplier besar nasional.
Paradoks Uang Lusuh dan Gejala Ekonomi Survival
Fenomena dominasi uang kecil lusuh bukan sekadar masalah teknis distribusi kas. Ini gejala struktural yang dalam. Tiga faktor menjelaskannya.
Pertama, pekerjaan yang tercipta dari MBG dan program lain bersifat temporer dan informal. Tenaga dapur dan buruh harian dibayar dengan upah rendah tanpa jaminan sosial. Lebih dari 600 ribu lapangan kerja di sektor ini memang nyata, tetapi sebagian besar adalah pekerjaan prekariat.
Kedua, sektor formal tidak otomatis menyerap tenaga kerja karena program fiskal tidak disertai industrialisasi daerah. Dari 196.700 pekerja yang terkena PHK nasional pada 2025, hanya 113.000 yang kembali bekerja; porsi sektor informal melonjak ke 59,42% secara nasional.
Di NTT, 2,32 juta pekerja (75,28%) terjebak di sektor informal, dan 100 ribu angkatan kerja baru masuk setiap tahun tanpa industri yang mampu menyerap.
Ketiga, minimnya penggunaan produksi lokal bukan semata keterbatasan kapasitas, tetapi pilihan operasional pengelola dapur yang mengutamakan distributor besar dari luar daerah demi efisiensi margin. Ironisnya, pilihan ini mengorbankan pemberdayaan UMKM lokal.
Kebocoran Multiplier Effect dan Polarisasi Ekonomi
Dalam teori ekonomi-politik, pola ini disebut kebocoran multiplier effect. Uang negara masuk ke daerah, tetapi tidak tinggal dan berkembang di sana. Mekanismenya sederhana.
Permintaan dialihkan ke jaringan penyedia pilihan pemerintah, likuiditas terakumulasi di pemasok besar, dan kontraktor menggunakan input dari luar daerah. Hasilnya adalah uang besar mengalir ke atas, uang kecil beredar di bawah, dan celah di antaranya semakin lebar.
Ini bukan sekadar soal korupsi atau niat buruk. Ini soal desain kebijakan yang menciptakan demand besar tanpa membangun kapasitas suplai lokal yang sepadan.
Negara menggerakkan konsumsi nasional dengan anggaran raksasa, tetapi belum cukup kuat membangun kapasitas produksi lokal, alat produksi rakyat, dan kemandirian rantai pasok daerah. Akibatnya, struktur insentif yang ada lebih menguntungkan jaringan pemasok besar yang sudah ada daripada mengangkat ekonomi rakyat.
Persimpangan Sejarah Era Prabowo
Pertanyaan terbesar era Prabowo bukanlah berapa besar APBN dibelanjakan, melainkan apakah uang negara itu membangun rakyat sebagai produsen, atau hanya mempertahankan rakyat sebagai konsumen dari sistem yang tetap timpang.
Presiden Prabowo kini berada di persimpangan sejarah. Ia dapat melanjutkan model sekarang yang dicirikan dengan fiskal besar, distribusi sentralistik, proyek fisik. Atau mengubah arah menuju pembangunan produksi lokal, industrialisasi daerah, dan pemerataan surplus ekonomi.
Jalur pertama mungkin menjaga pertumbuhan statistik, tetapi ketimpangan struktural akan semakin dalam dan daerah perifer seperti NTT tetap menjadi terminal distribusi APBN.
Jalur kedua dapat mengubah MBG menjadi mesin transformasi dengan membangun cold storage, pengolahan pangan lokal, logistik antarpulau, peternakan rakyat, dan sistem pengadaan lokal yang transparan.
Sayangnya, pasca pergantian kepemimpinan BGN, fokus reformasi bergerak dari logika “scale first” menuju “efficiency first”. Ini penting, tetapi belum menyentuh inti persoalan yakni ketiadaan strategi transformasi struktur ekonomi yang memungkinkan kesejahteraan terdistribusi merata.
Masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa besar uang negara bergerak, tetapi oleh di tangan siapa surplus ekonomi itu akhirnya tinggal. Dari ekonomi distribusi menuju ekonomi produksi. Dari ketergantungan menuju kemandirian daerah. Itulah koreksi yang masih menunggu untuk dilakukan.***
James Faot, Ketua DPD PROJO NTT, Aktif menulis di Epolforum.
