PROJO Muda Sumut: OTT Bupati Langkat Harus Jadi Alarm Keras, Jangan Biarkan Sumut Kembali ke Zona Merah Korupsi

​MEDAN, PROJO.or.id – Ketua Projo Muda Sumatera Utara (Sumut), Irwansyah Hsb, mengingatkan seluruh kepala daerah di Sumatera Utara agar menjadikan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Bupati Langkat sebagai pelajaran penting. Kasus ini harus menjadi momentum untuk memperkuat komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

​Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penetapan Bupati Langkat, Syah Afandin (yang akrab disapa Ondim), sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ondim terjerat dalam kasus dugaan suap proyek pasca-OTT yang dilakukan pada Kamis (2/7/2026) di Medan.

​Menurut Irwansyah, peristiwa tersebut menjadi tamparan keras bagi wajah pemerintahan di Sumatera Utara sekaligus peringatan bagi seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan oleh masyarakat.

​”Kami mengingatkan seluruh kepala daerah di Sumatera Utara agar tidak bermain-main dengan uang rakyat. OTT di Langkat harus menjadi alarm keras bahwa korupsi akan selalu berujung pada proses hukum. Jangan sampai masih ada pejabat yang menganggap jabatan sebagai kesempatan memperkaya diri,” tegas Irwansyah, Selasa (7/7/2026).

​Dorong Transparansi dan Pengawasan Ketat

​Irwansyah menilai, seluruh pemerintah daerah di Sumut harus bergerak cepat membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik. Menurutnya, integritas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

​Lebih lanjut, Irwansyah juga berharap di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, roda pemerintahan mampu memperkuat komitmen reformasi birokrasi. Hal ini dapat dicapai melalui pengawasan yang lebih ketat, transparansi pengelolaan anggaran, serta kolaborasi yang solid dengan seluruh pemerintah kabupaten dan kota.

​”Sumatera Utara pernah menjadi sorotan nasional karena banyaknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah. Karena itu, seluruh pemerintah daerah harus memperkuat komitmen terhadap tata kelola yang bersih agar citra buruk tersebut tidak kembali melekat pada Sumatera Utara,” ujarnya.

​Dukung Penuh Langkah KPK

​Projo Muda Sumut secara tegas menyatakan dukungan penuh terhadap langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh KPK. Organisasi kepemudaan ini berharap proses hukum dapat berjalan secara profesional, transparan, dan mampu memberikan efek jera yang nyata bagi setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan jabatan.

​”Korupsi adalah musuh pembangunan. Setiap rupiah yang dikorupsi berarti merampas hak masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, infrastruktur yang layak, serta kesejahteraan yang lebih baik. Sudah saatnya seluruh pejabat membuktikan bahwa mereka hadir untuk melayani rakyat, bukan memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan pribadi,” pungkas Irwansyah.***