JAKARTA, PROJO.or.id — Ketua Umum PASBATA Prabowo, David Febrian, menegaskan pernyataan Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan dinamika politik sebelum 2029 tidak perlu dijadikan polemik baru.
Menurut David, pernyataan tersebut harus dipahami secara utuh serta dikaitkan dengan berbagai wacana politik yang telah lebih dulu muncul di ruang publik, termasuk pernyataan Denny Indrayana terkait Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Apakah jawaban Ketua Umum PROJO kemudian harus menjadi polemik? Menurut saya tentu tidak. Jangan dibalik persoalannya. Kita harus melihat terlebih dahulu pernyataan-pernyataan Denny Indrayana yang, menurut saya, sangat serampangan karena sudah berbicara mengenai kemungkinan Presiden Prabowo tidak sampai akhir masa jabatan dan mendorong Mas Gibran mundur,” kata David.
David menegaskan dirinya menghormati hak setiap orang, termasuk Denny Indrayana, untuk menyampaikan pandangan politik. Namun, ia menilai kebebasan berpendapat harus disertai tanggung jawab atas konsekuensi pernyataan yang disampaikan kepada publik.
“Denny Indrayana boleh berbicara, itu hak beliau. Tetapi saya juga berhak membaca muatan politik dari pernyataan tersebut. Saya punya penilaian mengenai ke mana arah dan kepada siapa pesan politik itu ditujukan. Tetapi saya tidak akan menuduh tanpa bukti,” ujarnya.
Ia meminta publik tidak hanya memperdebatkan respons atas sebuah pernyataan, sementara konteks dan pernyataan awal yang memicu polemik justru diabaikan.
Menurut David, wacana mengenai kemungkinan pemerintahan tidak berjalan hingga 2029 merupakan isu serius dan sensitif. Karena itu, seluruh pihak perlu melihat rangkaian persoalan secara proporsional.
“Kalau ada orang melempar wacana Presiden tidak sampai 2029, lalu ada pihak yang mengatakan kita harus siap menghadapi segala kemungkinan, jangan potongan responsnya saja yang kemudian digoreng. Lihat sebab dan konteks awalnya,” katanya.
David juga menyampaikan PASBATA mencermati pergerakan opini di media sosial yang dinilai terus menyudutkan pemerintahan. Meski demikian, ia menegaskan pihaknya tidak akan gegabah menunjuk individu atau kelompok tertentu tanpa bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami mencermati pergerakan narasi, buzzer, dan pembentukan opini terhadap pemerintahan. Kami pantau terus. Saya tegaskan sekali lagi, saya tidak menuduh. Tetapi jangan menganggap kami tidak membaca arah pergerakannya,” tegasnya.
David menilai kritik terhadap Presiden Prabowo maupun Wakil Presiden Gibran adalah hak setiap warga negara. Namun, ia mengingatkan perbedaan politik seharusnya disampaikan melalui cara-cara konstitusional dan tidak diarahkan untuk menciptakan ketidakstabilan.
“Kritik pemerintah silakan. Demokrasi harus hidup. Tetapi kalau sudah berbicara Presiden tidak sampai 2029 atau Wakil Presiden harus mundur, publik juga berhak mempertanyakan apa dasar dan kepentingan dari wacana tersebut,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh potongan pernyataan yang dilepaskan dari konteksnya.
“PASBATA berdiri untuk menjaga pemerintahan Prabowo-Gibran sesuai mandat konstitusi. Kami tidak mencari musuh dan tidak menuduh siapa pun. Tetapi setiap dinamika yang berpotensi mengganggu pemerintahan akan kami cermati. Kami pantau, kami catat, dan kami akan bicara berdasarkan fakta,” pungkas David.***
