JAKARTA, PROJO.or.id – Eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran kini mulai mengancam stabilitas dapur masyarakat Indonesia.
Pemerintah didorong untuk segera membentuk Badan Pengendali LPG Bersubsidi guna memastikan pasokan gas melon tetap aman dan tepat sasaran pasca-Lebaran 2026.
Ancaman Penutupan Selat Hormuz
Ketegangan geopolitik global memuncak setelah adanya potensi penutupan Selat Hormuz, jalur perdagangan minyak paling vital di dunia. Meskipun Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin stok LPG aman hingga Idulfitri, ketergantungan Indonesia terhadap impor tetap menjadi titik lemah.
Saat ini, Indonesia mengandalkan impor untuk memenuhi 70 hingga 75 persen dari total kebutuhan LPG nasional yang mencapai 9 juta ton per tahun. Sekitar 20 persen minyak mentah (crude) pendukungnya berasal langsung dari Timur Tengah.
Usulan Badan Ad Hoc Pengendali LPG
Merespons situasi tersebut, Abi Rekso, Ketua DPP Projo Bidang Pertahanan dan Kajian Strategis, mengusulkan langkah terobosan melalui pembentukan Badan Pengendali LPG Bersubsidi. Badan ini diusulkan bersifat Ad Hoc dan dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres).
“Kita tidak bisa intervensi pasar minyak dunia, maka yang bisa kita lakukan adalah meregulasi konsumsi domestik agar tepat guna. Badan ini bertugas memastikan kaum rentan dan UMKM tetap terjaga pasokannya, karena BPH Migas tidak bekerja dengan spesifikasi seperti itu,” ujar Abi Rekso, Rabu (18/3/2026).
Menurutnya, efisiensi sangat mendesak karena saat ini terjadi deviasi hingga 55 persen, di mana penerima subsidi justru didominasi oleh kelompok masyarakat mampu.
Mengapa Indonesia Rentan?
Pengamat energi, Dr. Kurtubi, memperingatkan bahwa rendahnya produksi minyak domestik membuat Indonesia sangat sensitif terhadap dinamika global.
Ada beberapa risiko yang membayangi jika jalur Selat Hormuz benar-benar terganggu:
- Hambatan Pasokan: Arus distribusi BBM dan LPG ke Indonesia akan terhambat drastis.
- Gejolak Sosial: Mengingat masyarakat telah beralih sepenuhnya dari kayu bakar ke LPG, kelangkaan gas dapat memicu keresahan luas.
- Fluktuasi Harga: Harga minyak mentah dunia yang kini bertahan di kisaran 80-85 Dolar AS per barel sewaktu-waktu bisa meroket kembali.
Kolaborasi Lintas Sektor
Dalam usulannya, Abi Rekso menyarankan agar badan baru ini dipimpin oleh Menteri ESDM sebagai ketua pelaksana dengan melibatkan unsur Pertamina, TNI-POLRI, Pemerintah Daerah, hingga jaringan masyarakat sipil.
Langkah ini diharapkan menjadi jaminan sosial bagi masyarakat kelas bawah agar tetap bisa mengakses energi murah di tengah ketidakpastian politik dunia yang kian memanas.***
