Budi Arie Sebut Penanganan Covid-19 Era Jokowi Salah Satu yang Terbaik di Dunia

JAKARTA, PROJO.or.id — Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi menilai penanganan pandemi Covid-19 pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) merupakan salah satu yang terbaik di dunia.

Kebijakan pemerintah saat itu dinilai tidak semata-mata berorientasi pada penanganan aspek kesehatan semata, melainkan turut mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat secara komprehensif.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi Arie dalam podcast Henri Satrio Official dan Rujak Politik Channel saat membahas berbagai kebijakan strategis pemerintahan Jokowi. Salah satu faktor krusial yang disorot adalah keputusan pemerintah untuk tidak menerapkan lockdown secara total.

Menurut Budi Arie, pemerintah memperhitungkan realitas struktur masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih bergantung pada penghasilan harian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat harus diukur dengan kemampuan kelompok pekerja harian, pedagang kecil, buruh, hingga pengemudi agar tetap bisa bertahan secara ekonomi.

“Covid itu tidak memilih kelas,” ujar Budi Arie, menegaskan bahwa pendekatan pembatasan melalui Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dipilih agar negara tidak hanya melihat pandemi dari satu sisi kesehatan saja.

Tak Hanya Soal Kesehatan

Bagi Budi Arie, tantangan terbesar pada masa krisis tersebut adalah bagaimana menekan penyebaran virus secara efektif sekaligus menjaga agar denyut kehidupan masyarakat tetap berjalan.

Kebijakan publik tidak boleh hanya dirumuskan berdasarkan teori di atas kertas, melainkan harus berpijak pada realitas kehidupan rakyat yang tidak semuanya memiliki keistimewaan untuk bekerja dari rumah.

Pandemi, lanjut Budi Arie, menjadi ujian besar bagi pemerintah karena harus menyeimbangkan dua kepentingan krusial secara bersamaan yakni menyelamatkan nyawa masyarakat dari ancaman Covid-19 dan menjaga keberlangsungan hidup dapur rakyat.

Vaksin Harus Jadi Barang Publik dan Aksi Nyata Kader di Lapangan

Dalam kesempatan yang sama, Budi Arie turut mengaitkan pengalaman penanganan pandemi dengan sikap tegas PROJO mengenai akses vaksinasi. Ia menegaskan bahwa vaksin tidak boleh diperlakukan sekadar sebagai komoditas bisnis yang hanya dapat diakses oleh kalangan yang mampu secara finansial.

PROJO secara konsisten mendorong agar vaksin diposisikan sebagai barang publik (public goods), sehingga seluruh lapisan masyarakat luas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh perlindungan kesehatan.

Prinsip keadilan sosial ini mutlak dikedepankan karena ancaman virus tidak mengenal batasan status sosial.

Komitmen tersebut tidak hanya berhenti pada diskursus kebijakan, tetapi juga diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan.

Jajaran pengurus dan kader PROJO di berbagai daerah di seluruh Indonesia turut bergerak aktif bergotong-royong membantu menyukseskan program percepatan vaksinasi massal bagi masyarakat, menjangkau warga hingga ke berbagai pelosok daerah dan desa produktif.

Peran serta aktif para kader ini menjadi bukti konkret dukungan organisasi terhadap upaya perlindungan kesehatan rakyat secara menyeluruh.

Setia di Garis Rakyat

Pandangan dan refleksi tersebut, menurut Budi Arie, tidak terlepas dari prinsip perjuangan yang selalu ia pegang teguh, yaitu “setia di garis rakyat.” Sebagai aktivis, ia mengaku memegang prinsip dasar untuk tidak pernah menyakiti hati rakyat.

Prinsip tersebut terus dibawa tatkala ia mengemban amanah di pemerintahan, mulai dari Wakil Menteri Desa, Menteri Komunikasi dan Informatika, hingga Menteri Koperasi. Bagi Budi Arie, jabatan adalah penugasan yang sifatnya sementara, namun keberpihakan kepada masyarakat harus tetap abadi.

Ia memandang warisan pemerintahan Presiden Jokowi tidak hanya diukur dari megahnya pembangunan infrastruktur atau angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan dari ketepatan mengambil keputusan-keputusan sulit di tengah krisis yang mengutamakan keselamatan rakyat.

“Pak Jokowi ini sama kita, sama rakyat. Saya suka sama rakyat,” pungkas Budi Arie, menegaskan bahwa ukuran akhir dari setiap kebijakan publik adalah sejauh mana aturan tersebut mampu melindungi dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat banyak.***