JAKARTA, PROJO.or.id – Dewan Pimpinan Pusat PROJO memberikan pembelaan sekaligus meluruskan opini publik terkait rangkaian lawatan diplomatik Presiden Prabowo Subianto ke sejumlah negara Eropa, termasuk Prancis. Langkah diplomasi langsung ini dinilai krusial sebagai strategi taktis pemerintah dalam merespons ketidakpastian global saat ini.
Ketua Bidang Pertahanan dan Kajian Strategis DPP PROJO, Abi Rekso, menjelaskan bahwa kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan kepala negara bukan sekadar perjalanan dinas biasa, melainkan sebuah amanat konstitusi yang bernilai strategis.
Pernyataan ini sekaligus merespons usulan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal yang menyarankan agar Presiden mengoptimalkan komunikasi via telepon atau aplikasi konferensi video (Zoom), serta membandingkannya dengan model Presiden Tiongkok Xi Jinping yang lebih banyak menerima tamu di dalam negeri.
”Setiap kepemimpinan negara memiliki model dan orientasinya masing-masing dalam menjalankan misi diplomasi internasional. Presiden memiliki kewenangan atributif yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945,” ujar Abi Rekso di Jakarta, Selasa (2/6/2026).
Diplomasi Aktif Bukan Sekadar ‘Zoom Meeting’
Abi Rekso menerangkan, dalam doktrin Hubungan Internasional (HI), diplomasi tatap muka langsung (face-to-face diplomacy) merupakan instrumen vital yang tidak bisa digantikan oleh teknologi digital, terutama dalam menjaga keseimbangan kawasan di tengah gejolak dunia.
Oleh karena itu, membandingkan frekuensi lawatan antar-kepala negara dinilai terlalu menyederhanakan esensi esensial dari kerja diplomasi luar negeri. Pola diplomasi langsung ini pun secara hukum internasional diakui kuat dalam Vienna Convention on the Law of Treaties (VCLT) tanggal 23 Mei 1969.
”Banyak yang tidak menyadari bahwa diplomasi harus dilakukan secara aktif dan inisiatif. Itulah yang sedang diupayakan Presiden Prabowo dalam menjaga hubungan internasional Indonesia,” tuturnya.
3 Alasan Strategis Mengapa Prancis Jadi Mitra Krusial
Menjawab pertanyaan publik mengenai intensitas pertemuan bilateral antara Presiden Prabowo dan Presiden Prancis Emmanuel Macron, DPP PROJO memaparkan tiga alasan strategis mengapa Prancis dipandang sebagai aliansi penting bagi Indonesia saat ini:
1. Stabilitas Energi dan Perdamaian Timur Tengah
Prancis memiliki peran penting dalam menjaga keamanan di Timur Tengah melalui misi perdamaian UNIFIL di Lebanon sejak 1978 dan diakui sebagai salah satu kontributor utama dalam catatan Dewan Keamanan PBB. Stabilitas di kawasan ini sangat krusial bagi Indonesia untuk menjamin keamanan pasokan minyak mentah (crude oil).
2. Ketahanan Pangan Melalui Produksi Susu Nasional
Terdapat kerja sama konkret dalam pengembangan produksi susu nasional. Kemitraan ini ditargetkan mampu mendorong peningkatan kapasitas produksi susu domestik hingga 3 juta ton per tahun, melonjak tajam dari yang selama ini hanya berkisar 1 juta ton per tahun.
3. Modernisasi Pertahanan yang Humanis
Doktrin militer Prancis mengadopsi prinsip Droit des Conflits Armés (Hukum Konflik Bersenjata) yang sangat menjunjung tinggi aspek Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum humaniter internasional. Kolaborasi pertahanan ini menjadi bukti komitmen modernisasi kekuatan pertahanan Indonesia yang tetap berbasis nilai-nilai kemanusiaan.
Abi Rekso berharap masyarakat, terutama kalangan pegiat HAM dan aktivis demokrasi di dalam negeri, dapat melihat rangkaian diplomasi aktif ini secara jernih dan objektif.
”Hal-hal strategis ini harus dilihat sebagai nilai positif oleh masyarakat sipil penggiat HAM dan demokrasi di Indonesia,” pungkasnya.***
