JAKARTA, PROJO.or.id – Ketua Umum PROJO Budi Arie Setiadi menilai tujuan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program pemerintah Prabowo-Gibran merupakan tujuan yang mulia. Namun, menurut dia, pelaksanaan program tersebut masih perlu diperbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan.
Budi Arie mengatakan persoalan utama yang perlu mendapat perhatian adalah tata kelola dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan MBG.
“Tujuannya mulia, secara konstitusional bagus. Tapi eksekusinya ini yang harus diperbaiki,” kata Budi Arie dalam podcast Hendri Satrio Official.
Menurut dia, program sosial tidak cukup hanya memiliki tujuan yang baik. Pelaksanaannya juga harus memperhatikan kondisi dan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Budi Arie menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam menentukan penerima manfaat. Ia mengingatkan bahwa keadilan tidak selalu berarti memberikan sesuatu dengan jumlah atau cara yang sama kepada semua orang.
“Keadilan itu tidak sama dengan sama,” ujarnya.
Karena itu, Budi Arie berpandangan bahwa pelaksanaan MBG dapat lebih diprioritaskan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi lebih besar, termasuk masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) serta daerah dengan persoalan stunting.
Soroti Tata Kelola
Budi Arie juga menyoroti pendekatan dalam pengelolaan program MBG. Menurut dia, program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat perlu memiliki tata kelola yang kuat dan tidak semata-mata menggunakan pendekatan bisnis.
Ia mencontohkan skala produksi dapur MBG yang mencapai ribuan porsi. Menurutnya, besarnya skala penyediaan makanan membutuhkan pengawasan ketat agar kualitas dan keamanan pangan tetap terjaga.
Budi Arie juga menyinggung adanya laporan mengenai kasus keracunan makanan yang dialami anak-anak dari kelompok masyarakat kurang mampu.
Menurut dia, persoalan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar tujuan utama MBG tidak terganggu oleh persoalan dalam pelaksanaan.
“Ini kan anak-anak orang miskin yang kemudian kena keracunan,” katanya.
Bagi Budi Arie, perbaikan tata kelola menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program pemerintah.
Ia menilai keberhasilan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang dibuat, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut dijalankan dan dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Governance dan trust itu dua hal yang penting,” ujar Budi Arie.
Budi Arie pun menyampaikan bahwa dirinya pernah memberikan masukan agar pelaksanaan MBG memperhatikan kebutuhan daerah 3T dan wilayah yang menghadapi persoalan stunting.
Menurut dia, kebijakan yang baik harus mampu menjawab persoalan nyata di lapangan. Dengan perbaikan tata kelola dan ketepatan sasaran, tujuan MBG untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat diharapkan dapat berjalan lebih efektif.***
