JAKARTA, PROJO.or.id – Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, secara resmi merespons usulan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), terkait kenaikan harga BBM subsidi.
Dengan sikap santun namun tegas, Gibran menyampaikan permohonan maaf karena usulan tersebut tidak bisa diakomodasi oleh pemerintah saat ini.
Gibran menekankan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas harga energi demi melindungi daya beli masyarakat kecil.
Stabilitas Harga Jadi Prioritas Utama
Gibran menjelaskan bahwa keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM adalah instruksi langsung dari Presiden Prabowo. Pemerintah menilai kenaikan harga BBM akan memicu efek domino yang memberatkan rakyat.
“Mohon maaf hal tersebut (usul naikkan BBM) tidak sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo yang secara jelas dan tegas telah memerintahkan jajarannya untuk menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi agar tetap terjangkau oleh masyarakat kecil,” ujar Gibran dalam keterangannya, Kamis (9/4/2026).
Pemerintah khawatir kenaikan harga BBM akan langsung mengerek harga bahan pokok, biaya transportasi, dan kebutuhan hidup lainnya yang dapat memperparah inflasi.
Alasan JK: Tekan Defisit dan Utang
Sebelumnya, Jusuf Kalla (JK) memberikan masukan agar pemerintah mempertimbangkan rasionalisasi harga BBM di tengah gejolak konflik Iran dan AS-Israel yang membuat harga minyak dunia melambung.
Menurut JK, mempertahankan subsidi di saat harga global melonjak akan membuat defisit APBN membengkak dan menumpuk utang negara di masa depan.
“Kita minta agar dipertimbangkan untuk mengurangi defisit, mengurangi utang dengan cara mengurangi subsidi. Karena mengurangi subsidi berarti menaikkan harga,” kata JK, Minggu (5/4/2026).
Solusi Pemerintah: Efisiensi dan Kendaraan Listrik
Sebagai jawaban atas kekhawatiran defisit anggaran, Gibran menyatakan bahwa pemerintah lebih memilih jalan efisiensi anggaran dan percepatan transisi energi ketimbang mencabut subsidi.
Salah satu bukti keseriusan tersebut adalah peresmian pabrik perakitan bus dan truk listrik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk milik Bakrie Group di Magelang, Jawa Tengah, oleh Presiden Prabowo pada hari yang sama. Transisi ke kendaraan listrik diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor BBM fosil secara jangka panjang.
Bantalan Anggaran Masih Aman
Di sisi lain, pemerintah mengeklaim masih memiliki instrumen fiskal yang cukup untuk menahan gejolak harga minyak dunia. Menteri Keuangan (atau jajaran terkait) sebelumnya menyebutkan adanya “bantalan” dana hingga Rp420 triliun untuk menjaga agar harga BBM subsidi tetap stabil hingga situasi global mereda.
Dengan pernyataan ini, Gibran memastikan bahwa sinergi antara Presiden dan Wakil Presiden tetap solid dalam menjalankan visi kerakyatan, meskipun harus berbeda pandangan dengan tokoh senior seperti Jusuf Kalla.***
