DI TENGAH lanskap politik yang kerap riuh oleh retorika, hadir sosok yang justru ditempa dalam sunyi angka dan disiplin laporan keuangan. Zulhamedy Syamsi bukan tipikal politisi yang lahir dari panggung kampanye, melainkan dari ruang audit yang dingin, tempat setiap selisih sekecil apa pun bisa menjadi persoalan besar.
Kini, ia berdiri di persimpangan dua dunia: sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Projo dan Komisaris Independen di PT Jasamarga Tollroad Maintenance. Sebuah kombinasi peran yang mempertemukan logika teknokrasi dengan dinamika gerakan politik berbasis massa.
Lahir di Padang pada 6 Maret 1963, perjalanan Zulhamedy mencerminkan lintasan panjang mobilitas sosial yang dibangun di atas fondasi pendidikan dan ketekunan. Masa kecilnya di Lampung hingga remaja di Jakarta memperkenalkannya pada dua wajah Indonesia: pinggiran yang sederhana dan ibu kota yang kompetitif.
Namun titik krusial dalam hidupnya terjadi saat ia diterima di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada awal 1982. Di kampus inilah ia tidak hanya belajar akuntansi, tetapi juga menyerap nilai-nilai dasar pengawasan negara: akuntabilitas, transparansi, dan keberanian menjaga integritas.
Nilai-nilai itu kemudian menjelma menjadi kompas yang menuntunnya sepanjang karier.
Karier profesionalnya dimulai di Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 1985. Di lembaga ini, Zulhamedy terbiasa “membongkar” sistem dari dalam—memeriksa aliran pajak, mengaudit instansi, hingga menelusuri potensi kebocoran penerimaan daerah.
Ia pernah menangani audit di sektor pajak kendaraan, retribusi, hingga pajak reklame. Di titik ini, ia belajar bahwa angka bukan sekadar data, melainkan cerita tentang tata kelola: apakah jujur, atau penuh celah.
Kepercayaan negara terhadapnya meningkat ketika ia dilibatkan dalam pemeriksaan pajak perusahaan-perusahaan besar. Dari laporan keuangan hingga inventaris fisik, semuanya harus sinkron. Tidak ada ruang untuk asumsi.
Pengalaman tersebut membentuk satu karakter utama: presisi.
Namun, perjalanan Zulhamedy tidak berhenti di birokrasi. Pada 1994, ia melangkah ke sektor swasta, memasuki industri media yang kala itu sedang tumbuh pesat. Di RCTI dan kemudian MNC Group, ia bertransformasi dari pengawas menjadi pengelola.
Di sinilah kemampuannya diuji dalam konteks berbeda. Jika sebelumnya ia mencari kesalahan, kini ia harus mencegahnya. Dari pengelolaan aset, analisis biaya program, hingga audit internal lintas unit bisnis, Zulhamedy membuktikan bahwa disiplin audit bisa menjadi fondasi pengambilan keputusan strategis.
Puncaknya, ia terlibat dalam penguatan sistem keuangan di berbagai entitas media hingga akhirnya menjabat sebagai manajer keuangan di RTV. Di sana, ia tidak hanya mengelola angka, tetapi membangun sistem dari nol—dari arus kas hingga implementasi teknologi pelaporan.
Transformasi berikutnya datang pada 2014, bertepatan dengan naiknya Joko Widodo ke panggung nasional. Seperti banyak figur lain, Zulhamedy melihat momentum perubahan. Namun ia tidak sekadar menjadi pendukung, melainkan turut membangun.
Melalui Projo, ia masuk ke jantung gerakan relawan.
Di Banten, ia memulai dari bawah sebagai Sekretaris DPD. Hampir satu dekade, ia mengonsolidasikan struktur organisasi hingga menjangkau berbagai kabupaten/kota. Bagi Zulhamedy, organisasi bukan sekadar nama, melainkan sistem yang harus bekerja—persis seperti perusahaan, hanya saja dengan “modal sosial” sebagai aset utama.
Ia juga mendorong Projo hadir dalam isu-isu kemanusiaan, dari bakti sosial hingga layanan kesehatan gratis. Politik, baginya, tidak boleh kehilangan sentuhan empati.
Langkahnya kemudian meluas ke ranah elektoral saat ia terlibat dalam struktur PDI Perjuangan dan maju sebagai caleg DPRD Banten pada 2019. Meski belum berhasil, pengalaman itu memperkaya perspektifnya tentang realitas politik lapangan.
Puncak perannya di organisasi datang saat ia ditarik ke tingkat nasional sebagai Wasekjen DPP Projo. Di posisi ini, Zulhamedy tidak hanya mengurus administrasi organisasi, tetapi juga terlibat dalam perumusan arah strategis, terutama di masa transisi pemerintahan menuju era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Ia dikenal sebagai sosok yang menekankan pentingnya tata kelola, termasuk dalam isu BUMN. Dengan latar belakang auditor, ia kerap menyoroti pentingnya good corporate governance sebagai fondasi ekonomi negara.
Pandangan itu selaras dengan perannya di PT Jasamarga Tollroad Maintenance sebagai Komisaris Independen. Di perusahaan ini, ia berada pada posisi pengawasan, memastikan operasional tetap berjalan sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dua peran tersebut, meski berbeda medan, memiliki benang merah yang sama: menjaga sistem agar tidak keluar jalur.
Di internal Projo, Zulhamedy membawa pendekatan yang relatif jarang: rasionalitas teknokratis dalam organisasi relawan. Ia percaya bahwa gerakan massa tidak cukup hanya digerakkan oleh semangat, tetapi juga membutuhkan manajemen, data, dan perencanaan yang matang.
Ia juga dikenal tegas dalam menjaga marwah organisasi. Baginya, reputasi adalah aset kolektif yang harus dijaga, bahkan jika itu berarti menempuh jalur hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap merusak.
Di luar semua itu, Zulhamedy tetap menjalani kehidupan personal yang relatif tenang. Bersama istrinya, Qadrisna, ia membesarkan tiga anak yang menempuh pendidikan tinggi. Bagi dirinya, keseimbangan antara ruang publik dan domestik adalah bagian dari integritas yang utuh.
Perjalanan Zulhamedy Syamsi adalah cerita tentang transformasi: dari auditor yang terbiasa bekerja dalam diam, menjadi aktor politik yang bekerja di tengah sorotan. Dari memeriksa sistem, menjadi bagian dari sistem itu sendiri.
Namun satu hal tampaknya tidak berubah: keyakinannya bahwa tanpa akuntabilitas, kekuasaan hanya akan menjadi angka tanpa makna.
Dan mungkin, di situlah letak perannya hari ini—menjadi pengingat bahwa bahkan dalam politik yang penuh dinamika, disiplin angka tetap punya suara.***
